DEBITUR DIKATAKAN WANPRESTASI DALAM AKTA PENGAKUAN UTANG (STUDI KASUS : AKTA PENGAKUAN UTANG TANGGAL 22 JANUARI 2014 NOMOR 09)

Adanya pinjaman maka timbullah hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditur. Perhubungan antara dua orang tersebut adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak kreditur itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila kewajiban debitur itu tidak dipenuhi secara sukarela, si kreditur dapat menuntutnya di depan hakim. Terhadap kelalaian atau kealpaan si debitur, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1267 KUHPerdata, ada 4 (empat) macam hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai.

1.  UEU-Undergraduate-7704-cover.pdf - 1790 KB
2.  UEU-Undergraduate-7704-pengesahan.pdf - 2006 KB
3.  UEU-Undergraduate-7704-pernyataan.pdf - 1605 KB
4.  UEU-Undergraduate-7704-persetujuan.pdf - 1631 KB
5.  UEU-Undergraduate-7704-abstrak.pdf - 2159 KB
6.  UEU-Undergraduate-7704-daftar isi.pdf - 91 KB
7.  UEU-Undergraduate-7704-kata pengantar.pdf - 10 KB
8.  UEU-Undergraduate-7704-bab I.pdf - 1248 KB
9.  UEU-Undergraduate-7704-daftar referensi.pdf - 351 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN